Pelantikan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK) di Lingkungan INU Tasikmalaya

Pada hari Jum’at 25 Juli 2025, bertempat di Aula INU Tasikmalaya, telah dilaksanakan kegiatan Pelantikan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK) di lingkungan Institut Nahdlatul Ulama (INU) Tasikmalaya.

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk komitmen institusi dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman, inklusif, serta bebas dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, maupun bentuk kekerasan lainnya, sebagaimana diamanatkan dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi.

Acara pelantikan diawali dengan sambutan dari Rektor INU Tasikmalaya, Dr. H. Pepep Puad Muslim, M.SI., yang menegaskan pentingnya kehadiran Satgas PPK sebagai garda terdepan dalam menciptakan budaya akademik yang sehat dan berkeadilan. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa pembentukan Satgas ini merupakan bagian dari upaya sistematis kampus dalam menegakkan nilai-nilai perlindungan, kesetaraan, dan keadilan bagi seluruh sivitas akademika.

Selanjutnya, dilakukan prosesi pembacaan Surat Keputusan Rektor tentang pengangkatan anggota Satgas PPK INU Tasikmalaya, yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah/janji oleh para anggota Satgas yang telah ditetapkan. Pelantikan ini disaksikan oleh unsur pimpinan kampus, dosen, tenaga kependidikan, serta perwakilan mahasiswa.

Satuan Tugas PPK INU Tasikmalaya yang dilantik terdiri dari unsur dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang telah melalui proses seleksi sesuai ketentuan yang berlaku. Satgas ini akan bertugas untuk melakukan upaya pencegahan kekerasan melalui edukasi, penguatan sistem pelaporan, pendampingan korban, serta memastikan penanganan kasus dilakukan secara adil dan berpihak pada korban.

Dengan dilantiknya Satgas PPK ini, diharapkan INU Tasikmalaya semakin siap dalam mewujudkan kampus yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan, serta mampu menjadi teladan bagi kampus lain dalam upaya perlindungan terhadap hak-hak setiap warga kampus.